REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo menolak bantuan uang dari Australia. Menurutnya kerjasama akan lebih efektif jika langsung diimplementasikan di bidang pemberdayaan.
"Kami sangat senang jika Australia mau bekerjasama khususnya dalam hal pemberdayaan. Kami berharap agar bantuan yang diberikan kepada kami bukan berupa uang," ujarnya saat menerima kunjungan Dubes Australia Paul Grigson.
Mendes menilai desa saat ini membutuhkan pengetahuan agar mampu mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Bahkan menurutnya, lebih baik jika masyarakat desa mampu mengolah produk desa menjadi makanan siap olah.
"Dalam hal peternakan dan pertanian, sarana paska panen itu sangat penting. Guna menaikkan harga jual produk, perlu pengolahan lebih lanjut dari produk tersebut dan juga pengemasannya," katanya.
Sementara Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson mengatakan sepakat jika kerjasama dilakukan pada bidang pemberdayaan.
"Kami menawarkan program pelatihan kepemimpinan bagi pemimpin dan pendamping desa program berupa training of trainers, khususnya bagi pendamping desa," katanya.
Pelatihan juga diberikan bagi para pemimpin desa mengenai kepemimpinan. Diharapkan para pendamping bisa meneruskan pelatihan tersebut kepada masyarakat.
Australia, ujar Paul, juga menawarkan program pengolahan pertanian dan peternakan. Di bidang pendidikan Australia juga bisa memberikan beasiswa bagi masyarakat desa.
"Beberapa universitas di Australia telah berkolaborasi dengan beberapa universitas di Indonesia, di antaranya Universitas Tazmania yang berkolaborasi dengan UGM, Universitas Queensland yang berkolaborasi dengan UI," ujarnya.
